Liputan6.com, Jakarta - Direktur Setara Institute, Ismail Hasani, meminta umat Islam jangan mau diadu domba dengan menggelar aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 oleh kelompok tertentu, yang diisukan untuk kepentingan politik menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya tidak rela umat Islam dicabik-cabik dalam kepentingan kekuasaan atau politik pragmatis. Saya setuju dengan Prof Jimly Asshiddiqie. Isu SARA di DKI bukan isu SARA biasa. Ada kekuatan yang bekerja menyerupai kekuatan tentara," kata Hasani di Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Terkait gejolak Pilkada DKI saat ini, menurut dia, yang paling besar adalah pertaruhan kebangsaan atau kekuatan keberagaman bangsa sedang diuji untuk toleran. Hal itu untuk mencari jalan-jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan sekalipun menyentuh segi fundamental masing-masing pihak.
"Misalnya Ahok memenuhi unsur pidana, maka diperingatkan dulu kalau masih membandel baru proses secara hukum. Harapan saya sama, 25 November silakan kalau mau aksi, tapi dengan catatan jangan merusak dan anarkis," ujar dia.
Sementara Direktur Imparsial, Al Araf, menilai jika aksi 25 November memang berniat menggulingkan Presiden Jokowi, tentu sangat tidak dibenarkan secara konstitusi. Sebab, konstitusi sudah mengatur dan prosesnya cukup lama.
"Penggulingan rezim, apa alasan menjatuhkan Presiden? Kan, harus punya alasan yang kuat dalam hukum tata negara, sidang MPR, DPR dan MK, serta ini akan jadi proses yang buruk untuk dinamika demokrasi kita," kata dia.
Ia menjelaskan kalau impeachment dilakukan tanpa jalur formal atau konstitusi, jelas akan jadi sesuatu hal yang buruk bagi tradisi demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, Al-Araf percaya seluruh elemen bangsa tidak akan melakukan kudeta.
"Siapa yang melakukan kudeta? Kalau bagian banyak negara kudeta massal dilakukan oleh militer seperti di Turki gagal. Thailand berhasil tapi sekarang masih harus menata lagi butuh waktu lama. Nah, kita kalau jalur kudeta pasti ditolak kelompok masyarakat," jelas dia.
Di samping itu, Al-Araf yakin dan percaya kalau TNI dan Polri akan tunduk atas perintah panglima tertinggi, yakni Presiden Jokowi sehingga tidak mungkin kudeta. Sebab, TNI/Polri juga mendambakan keamanan dan ketenteraman bangsa ini.
"Sebagai bangsa tentu demokrasi harus diselamatkan menolak segala bentuk penggulingan, karena kalau terjadi kita akan bertarung penstabilan yang panjang. Kita bisa lihat dinamika di Thailand, Turki dan Mesir," tandas dia.
0 Response to "Setara Institute Minta Umat Islam Tidak Mudah Diadu Domba"
Post a Comment